Banda Aceh – Anggota Lembaga Corruption Investigation Committe (CIC) Aceh, Rahmat yang akrab disapa Adoe Bireuen, menanggapi maraknya pemberitaan di media online dan media sosial terkait penertiban aktivitas tambang, khususnya mengenai alat berat yang masih beroperasi di wilayah tambang Aceh.
Rahmat meminta Pemerintah Aceh agar tidak gegabah dan terlalu kaku dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menilai, tindakan yang terlalu keras tanpa komunikasi dengan masyarakat dapat memicu gesekan dan ketegangan antara pemerintah dan rakyat.
“Pemerintah jangan terlalu tegang dalam mengambil sikap soal alat berat yang masih berada di tambang. Coba diskusi dulu dengan masyarakat di wilayah tambang, ajak bicara baik-baik. Berikan pemahaman agar tidak terjadi pro dan kontra,” ujar Rahmat, Sabtu (12/10/2025).
Ia menegaskan pentingnya pendekatan persuasif agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, masyarakat di sekitar tambang perlu dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai penonton.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah bertindak sewenang-wenang. Ingat, pemerintah ada karena rakyat. Maka suara rakyat harus didengar,” tegasnya.
Rahmat juga mengingatkan agar penertiban aktivitas tambang dilakukan secara adil dan transparan, dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi warga sekitar. Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan aturan, tetapi juga memikirkan dampak sosial yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.
“Jika ada pelanggaran, tentu harus ditertibkan. Tapi jangan sampai rakyat jadi korban. Edukasi dulu masyarakat, libatkan mereka, baru ambil langkah-langkah tegas jika memang perlu,” pungkasnya.(R)