ACEH UTARA – Upaya Pemkab Aceh Utara memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat pascabanjir bandang yang melanda Aceh Utara 2025 terus dilakukan. Salah satunya melalui normalisasi aliran Sungai Lueng Raja di Desa Glumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara, yang selama ini menjadi salah satu kawasan terdampak cukup parah akibat bencana banjir pada November 2025.
Pengerukan sungai yang kini berlangsung mulai membawa harapan baru bagi masyarakat. Dengan menggunakan alat berat jenis excavator, endapan lumpur dan material yang selama ini menyebabkan pendangkalan diangkat untuk memperlancar kembali aliran air menuju muara.
Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari penanganan muara Krueng Bungkah yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum RI. Proyek dengan nilai anggaran sekitar Rp14 miliar itu menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki sistem aliran air di kawasan yang terdampak banjir.
Bagi masyarakat Glumpang Sulu Timu dan desa-desa sekitarnya, normalisasi tersebut bukan sekadar pekerjaan infrastruktur. Lebih dari itu, pengerukan sungai menjadi bagian dari upaya mengembalikan aktivitas ekonomi warga yang selama ini sangat bergantung pada sektor perikanan dan tambak.
Pendangkalan Sungai, Ancaman yang Membayangi Masyarakat
Banjir besar yang melanda kawasan tersebut pada November 2025 meninggalkan kerusakan serius. Endapan lumpur, pepohonan, serta material lainnya terbawa arus dan menumpuk di sepanjang aliran sungai hingga menyebabkan pendangkalan.
Akibatnya, kapasitas sungai untuk menampung dan mengalirkan air mengalami penurunan. Bahkan, hujan dengan intensitas relatif ringan dapat memicu kenaikan debit air hingga meluap ke kawasan permukiman.
Sungai Lueng Raja memiliki keterkaitan dengan aliran Krueng Bungkah yang melintasi sejumlah desa, mulai dari kawasan Keude Bungkah di Kecamatan Muara Batu, Langcang Barat, Glumpang Sulu Barat, Glumpang Sulu Timu, hingga Bluka Teubai di Kecamatan Dewantara.
Ketika bencana hidrometeorologi terjadi, kawasan tersebut mengalami kerusakan berat. Puluhan rumah dan bangunan hancur, sejumlah infrastruktur transportasi ikut terdampak, termasuk jalur rel kereta api dan dua jembatan. Perubahan bentang alam pesisir juga terjadi dengan terbentuknya delapan muara baru.
Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya dampak banjir terhadap kehidupan masyarakat sekaligus pentingnya pembenahan aliran sungai sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang.
Petambak Mulai Bernapas Lega, Aktivitas Usaha Berangsur Pulih
Dampak positif pengerukan sungai mulai dirasakan masyarakat, terutama para petani tambak yang selama ini kesulitan mengatur sirkulasi air.
Wahyu Saputra, salah seorang petani tambak di Desa Glumpang Sulu Timu, mengaku kondisi aliran air mulai membaik setelah dilakukan pembersihan lumpur dan material yang menyumbat sungai.
Sebelumnya, pendangkalan membuat dirinya kesulitan memasukkan maupun membuang air dari tambak. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan budidaya tidak dapat berjalan normal, bahkan sempat terhenti akibat kerusakan yang ditimbulkan banjir.
“Kalau sebelumnya, bagaimana mau bekerja? Memasukkan air tidak bisa, membuang air juga tidak bisa. Sekarang sudah bisa,” ungkap Wahyu.
Menurutnya, kelancaran aliran sungai sangat menentukan keberlangsungan usaha tambak. Air merupakan kebutuhan utama dalam kegiatan budidaya, sehingga kondisi saluran yang tersumbat berdampak langsung terhadap produktivitas dan pendapatan petani.
Meski demikian, ia berharap pengerukan tidak berhenti pada badan sungai saja. Sebab, sebagian lahan tambak milik masyarakat masih dipenuhi endapan lumpur yang terbawa banjir.
Ia berharap pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pengerukan dan rehabilitasi tambak agar masyarakat dapat kembali menjalankan usaha secara maksimal.
“Kalau bisa, pemerintah pusat jangan hanya menggali aliran sungai. Tambak juga bisa digali,” harapnya.
Mayoritas Masyarakat Menggantungkan Hidup pada Perikanan
Geuchik Glumpang Sulu Timu, Waliyunis, menyampaikan bahwa pemulihan aliran sungai memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat desanya.
Menurutnya, sektor perikanan telah menjadi sumber penghidupan warga selama puluhan tahun. Diperkirakan sekitar 60 persen masyarakat bekerja di bidang perikanan tangkap, 30 persen bergerak di sektor perikanan darat, sedangkan sisanya merupakan petani sawah.
Banjir sebelumnya tidak hanya merusak tambak dan pematang, tetapi juga mengganggu sistem pengaturan air yang menjadi penunjang kegiatan ekonomi masyarakat.
Melalui normalisasi sungai, warga kini memiliki peluang lebih besar untuk kembali mengatur kebutuhan air, baik untuk budidaya perikanan maupun produksi garam.
Namun, Waliyunis mengakui pemulihan belum sepenuhnya tuntas. Sebagian tambak sudah mulai difungsikan kembali, sementara lainnya masih membutuhkan perbaikan dan rehabilitasi akibat timbunan material banjir.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat melanjutkan penanganan melalui rehabilitasi tambak sekaligus memberikan dukungan modal usaha bagi petani yang terdampak.
“Kami berharap pemerintah pusat mempercepat rehabilitasi tambak dan memberikan modal usaha bagi petani tambak agar masyarakat cepat pulih dari krisis ekonomi yang dirasakan setelah banjir,” ujarnya.
Harapan tersebut menjadi gambaran bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur umum. Pemulihan lahan produktif dan dukungan ekonomi masyarakat juga menjadi kebutuhan mendesak agar warga dapat kembali mandiri.
Ayah Wa Dorong Normalisasi Sungai di Aceh Utara Dipercepat
Perhatian terhadap normalisasi sungai juga menjadi salah satu prioritas Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayah Wa.
Ia mendorong percepatan normalisasi sejumlah sungai di Aceh Utara sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir berulang sekaligus mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurut Ayah Wa, sedimentasi yang menumpuk di sejumlah aliran sungai telah mengurangi kapasitas tampung air. Kondisi tersebut harus segera ditangani agar masyarakat tidak terus dihantui ancaman banjir setiap kali musim penghujan tiba.
Ia menilai penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pembangunan kembali rumah dan infrastruktur yang rusak, tetapi juga dengan membenahi sistem aliran sungai.
Ayah Wa berharap pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I dan Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius terhadap normalisasi sungai-sungai di Aceh Utara.
Sejumlah aliran sungai yang membutuhkan penanganan di antaranya Krueng Keureuto, Krueng Peutoe, Krueng Pase, Krueng Jambo Aye, dan Krueng Agam.
Selain pengerukan sedimentasi, penanganan juga perlu mencakup penguatan tebing, perbaikan tanggul, serta pembenahan kawasan bantaran sungai untuk meningkatkan kemampuan sungai menampung dan mengalirkan air.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, lanjutnya, siap mendukung percepatan program tersebut sesuai kewenangan daerah serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Bagi Ayah Wa, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan penanganan pascabencana. Karena itu, upaya normalisasi diharapkan menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan sementara.
Satgas PRR Percepat Penanganan Sungai untuk Cegah Banjir Susulan
Percepatan normalisasi sungai di wilayah Sumatera juga menjadi perhatian Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Satgas Nasional PRR meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan sungai-sungai yang mengalami sedimentasi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Tito, curah hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah Sumatera menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemulihan pascabencana. Sedimentasi yang menumpuk menyebabkan kapasitas sungai berkurang sehingga meningkatkan potensi luapan air ketika hujan deras terjadi.
Dari 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di tiga provinsi tersebut, penanganan sedimentasi menjadi salah satu pekerjaan penting untuk mengurangi ancaman banjir susulan.
“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia (air) meluber menjadi banjir. Artinya ada terus susulan-susulan (bencana) dan kami sedang bekerja (menangani itu),” ujar Tito.
Satgas PRR terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar penanganan sungai berjalan seiring dengan pemulihan infrastruktur serta pelayanan dasar masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah kerusakan berulang terhadap infrastruktur yang telah diperbaiki sekaligus memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat di kawasan rawan banjir.
KKP Pulihkan Tambak, Ribuan Hektare Lahan Perikanan di Aceh Kembali Beroperasi
Selain normalisasi sungai, pemulihan sektor kelautan dan perikanan menjadi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa sebanyak 5.707 hektare tambak dan kolam di delapan kabupaten/kota di Aceh telah kembali beroperasi melalui program penanganan pascabencana.
Upaya tersebut didukung pengerahan delapan unit excavator di Aceh dari total 12 unit alat berat yang disiapkan untuk tiga provinsi terdampak bencana.
Alat berat digunakan untuk membersihkan material banjir, memperbaiki saluran, serta membantu mengembalikan fungsi tambak dan kolam yang sebelumnya tertimbun lumpur.
“Alat berat ini mempercepat pembersihan dan perbaikan saluran tambak serta kolam sehingga lahan bisa segera beroperasi,” kata Trenggono.
Program pemulihan tersebut mencakup sejumlah wilayah terdampak, termasuk tambak masyarakat di Langsa, tambak udang di Aceh Timur, serta kegiatan budidaya udang vaname di Pidie Jaya yang telah kembali memasuki masa panen.
Untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan selama 2026–2028, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp371,8 miliar pada 2026 untuk penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program tersebut menargetkan 15.446 hektare tambak dan kolam kembali beroperasi.
Trenggono menegaskan bahwa pemulihan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan kerja sama seluruh pihak, termasuk Satgas PRR, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Membangun Kembali Harapan Masyarakat Pascabencana
Normalisasi Sungai Lueng Raja menjadi salah satu gambaran bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan penanganan yang saling terhubung. Pengerukan sungai, rehabilitasi tambak, perbaikan infrastruktur, hingga dukungan modal usaha merupakan bagian penting dalam mengembalikan kehidupan masyarakat.
Bagi warga Glumpang Sulu Timu, sungai yang kembali berfungsi berarti terbukanya kesempatan untuk menghidupkan kembali tambak dan sumber penghasilan keluarga. Sementara bagi masyarakat di kawasan sekitarnya, normalisasi menjadi harapan untuk mengurangi ancaman banjir yang selama ini membayangi permukiman mereka.
Dengan dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, serta koordinasi Satgas PRR, upaya pemulihan diharapkan terus berjalan hingga masyarakat benar-benar mampu bangkit.
Sebab, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya dilihat dari infrastruktur yang kembali berdiri, tetapi juga dari pulihnya mata pencaharian, aktivitas ekonomi, dan rasa aman masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.(*)
