Jakarta – Anggota Lembaga Corruption Investigation Committee (CIC), Rahmat, yang akrab disapa Adoe Bireuen, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polda Aceh dalam membentuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya tepat untuk mencegah maraknya aktivitas tambang tanpa izin di Aceh. Jumat, (26/09/25).
Adoe Bireuen juga mendukung langkah Gubernur Aceh yang memberikan jangka waktu tertentu kepada pengusaha nakal yang masih mengoperasikan alat berat, seperti beko dan eskavator, di lokasi tambang emas tanpa izin. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tersebut sangat meresahkan masyarakat setempat.
Ia mendesak Kapolda Aceh agar segera meninjau lokasi-lokasi tambang yang diduga digarap secara ilegal. “Apabila kedapatan tanpa izin dan ada pihak yang membekingi, harus diambil sikap yang adil tanpa pilih kasih, jangan melihat siapa yang berada di belakangnya,” tegas Adoe Bireuen.
Dengan adanya ketegasan dari aparat dan dukungan masyarakat, diharapkan penertiban tambang ilegal di Aceh dapat berjalan maksimal serta memberi rasa keadilan bagi seluruh warga.(R)