Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji penerapan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah selama satu hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi energi di tengah meningkatnya tekanan harga minyak dunia. Kebijakan ini disebut berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen.
Wacana tersebut mengemuka setelah pernyataan sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut bahwa skema kerja fleksibel sedang disiapkan untuk diterapkan setelah Lebaran 2026.
Dalam keterangannya, Purbaya mengungkapkan bahwa terdapat perhitungan awal yang menunjukkan pengurangan mobilitas pekerja melalui WFH dapat berdampak pada penghematan penggunaan BBM secara signifikan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka penghematan tersebut masih bersifat kasar dan belum menjadi keputusan final pemerintah.
Sementara itu, Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan WFH yang sedang dibahas bukan berarti pengurangan jam kerja secara penuh, melainkan fleksibilitas bekerja dari rumah dalam batas tertentu, terutama untuk menekan mobilitas harian masyarakat. Pemerintah juga disebut mempertimbangkan agar kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), sementara sektor swasta masih dalam bentuk imbauan dan menunggu pengaturan lebih lanjut.
Namun, pemerintah memberi sinyal bahwa sektor pelayanan publik kemungkinan akan menjadi pengecualian. Artinya, ASN yang bertugas pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap akan bekerja seperti biasa agar pelayanan publik tidak terganggu.
Kebijakan ini juga muncul di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan energi nasional, menyusul gejolak harga minyak global. Dalam konteks itu, pengurangan konsumsi BBM dipandang sebagai salah satu langkah antisipatif untuk menahan tekanan terhadap anggaran negara dan distribusi energi dalam negeri.
Meski wacana ini mendapat perhatian luas, hingga kini pemerintah belum mengeluarkan pengumuman resmi final mengenai skema teknis, hari pelaksanaan, maupun sektor mana saja yang akan diwajibkan mengikuti kebijakan tersebut. Sejumlah media melaporkan bahwa keputusan akhir masih menunggu koordinasi lintas kementerian dan persetujuan pemerintah pusat.
Jika benar diterapkan, kebijakan WFH pasca-Lebaran ini diperkirakan bukan hanya menjadi strategi efisiensi energi, tetapi juga akan memengaruhi pola kerja, mobilitas pekerja, serta aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih luas.(*)