LHOKSEUMAWE - Bonus demografi tidak secara otomatis membawa Indonesia menuju kemajuan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditopang oleh kecukupan gizi, pendidikan bermutu, dan kesehatan yang terjaga merupakan faktor penentu untuk mengubah besarnya jumlah penduduk usia produktif menjadi kekuatan pembangunan nasional.
Hal tersebut menjadi pokok pemikiran utama yang disampaikan oleh Mahdawi, S.E., M.E., akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bumi Persada (UNBP), dalam Diskusi Publik bertajuk “Uang Negara dan Masa Depan Gen Z”.
Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN SUNA Lhokseumawe di aula kampus setempat, Senin, (19/102026).
Dalam pemaparannya yang mengangkat tema “Gizi, Pendidikan, dan Kesehatan sebagai Syarat Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045”, Mahdawi menekankan bahwa keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mempersiapkan manusia yang sehat, terampil, produktif, serta memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang.
Peluang dan Risiko Bonus Demografi
Bonus demografi merupakan kondisi ketika proporsi penduduk usia kerja relatif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif. Kondisi ini membuka peluang besar bagi peningkatan produktivitas, inovasi, kewirausahaan, dan penerimaan negara.
Mahdawi mengingatkan bahwa tanpa persiapan yang memadai, fenomena ini justru membawa risiko besar.
"Tanpa persiapan matang, bonus demografi dapat menghadirkan risiko berupa pengangguran massal, ketimpangan ekonomi, masalah kesehatan yang meluas, dan rendahnya produktivitas nasional," ujarnya.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah penduduk. Diperlukan investasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas manusia sejak masa kehamilan, anak usia dini, usia sekolah, remaja, hingga memasuki usia produktif.
Mahdawi menjelaskan bahwa gizi, pendidikan, dan kesehatan merupakan tiga fondasi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk manusia unggul.
Membahas kondisi riil, lulusan Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta ini menyebutkan bahwa prevalensi stunting nasional pada tahun 2024 telah turun menjadi 19,8 persen dari 21,5 persen pada tahun 2023 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Kendati menunjukkan kemajuan, upaya perbaikan gizi tetap harus diperkuat.
Pembangunan SDM yang berkualitas berkaitan erat dengan arah kebijakan fiskal dan prioritas belanja negara. Mahdawi menguraikan alokasi anggaran yang direncanakan dalam RAPBN 2026 untuk mendukung sektor-sektor kunci.
Mahdawi menegaskan bahwa besarnya anggaran ini harus diikuti dengan tata kelola yang baik, distribusi layanan yang merata, serta evaluasi yang terukur.
"Keberhasilan kebijakan publik tidak boleh hanya dinilai dari jumlah dana yang dihabiskan, melainkan dari perubahan nyata di masyarakat, seperti perbaikan gizi, peningkatan kemampuan belajar, dan produktivitas tenaga kerja" katanya.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Gen Z
Menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses, kualitas pembelajaran, dan kesesuaian keterampilan lulusan dengan dunia kerja, Mahdawi menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Keluarga berperan membangun kebiasaan sehat; sekolah menghadirkan lingkungan belajar yang aman; Puskesmas dan Posyandu aktif dalam pemantauan kesehatan; pemerintah daerah menyelaraskan data anggaran; serta dunia usaha memberikan kesempatan magang dan pelatihan.
Bagi Gen Z, agenda ini berdampak langsung pada kesiapan mereka menghadapi dunia kerja. Kemajuan menuju Indonesia Emas 2045 harus diukur dengan indikator jelas seperti keberagaman pangan, penyelesaian pendidikan, cakupan imunisasi, dan partisipasi kerja berdasarkan data yang akurat.
"Bonus demografi harus dipersiapkan, bukan sekadar ditunggu. Gizi yang baik membuka potensi manusia, pendidikan mengembangkan potensi tersebut, dan kesehatan menjaga agar potensi itu tetap hidup dan produktif," pungkas Mahdawi. (*)