Bireuen - Pernyataan tegas datang dari tokoh masyarakat Bireuen, Rahmad yang disapa Adoe Bireuen, meminta kepada para anggota dewan yang berada di Jakarta untuk segera membahas rencana penambahan batalyon militer di Aceh. Ia menilai kebijakan ini berpotensi mencederai semangat perdamaian yang telah terjalin sejak penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005. Kamis,(01/05/25).
Menurut Adoe, dari sudut pandang masyarakat Aceh dan keluarga syuhada yang telah merasakan dampak konflik selama bertahun-tahun, penambahan batalyon ini memberikan kesan bahwa Jakarta mulai meragukan komitmen terhadap perdamaian di Aceh. Padahal, perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia telah berjalan baik selama hampir dua dekade.
“Penambahan pasukan ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa tujuan pemerintah pusat menambah batalyon di Aceh padahal sudah ada perjanjian damai? Kami khawatir langkah ini akan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen perdamaian dari pemerintah pusat,” ujar Adoe.
Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap pernyataan Imum Jhon yang menilai langkah tersebut bertentangan dengan semangat MoU Helsinki. Adoe menyerukan agar wakil-wakil rakyat asal Aceh yang kini duduk di Senayan mengambil sikap dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Kami masyarakat Aceh sangat berharap kepada pemerintahan di Jakarta agar menghormati butir-butir MoU Helsinki. Penambahan batalyon jelas-jelas tidak sejalan dengan upaya menjaga perdamaian yang sudah susah payah dibangun,” tambahnya.
Dengan tegas, masyarakat Aceh melalui berbagai tokoh menyatakan penolakan terhadap rencana penambahan batalyon militer di wilayah Aceh, karena dianggap tidak mencerminkan semangat rekonsiliasi dan perdamaian yang sudah disepakati bersama.(rd)